Deli Serdang, 14 Oktober 2026 — Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (FP USU), Dr. Rulianda Purnomo Wibowo, S.P., M.Ec., memaparkan strategi pengendalian inflasi pangan berbasis produksi dan konsumsi dalam kegiatan Kajian Model Pengendalian Inflasi Berbasis Produksi dan Konsumsi Pangan Strategis Kabupaten Deli Serdang di Aula Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, Rabu (14/10/2026).

Pemaparan tersebut menekankan pentingnya perubahan pendekatan pengendalian inflasi pangan, dari penanganan yang bersifat reaktif setelah harga meningkat menjadi pendekatan prediktif dan preventif melalui pemantauan data secara terpadu. Pendekatan ini diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi gangguan pasokan dan tekanan harga lebih awal, sehingga langkah penanganan dapat disiapkan sebelum dampaknya dirasakan masyarakat.

Dalam kajiannya, Dr. Rulianda menjelaskan bahwa pengendalian inflasi pangan perlu mempertimbangkan karakteristik Kabupaten Deli Serdang sebagai daerah produsen sekaligus konsumen. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,078 juta jiwa pada 2025, kebutuhan pangan daerah ini perlu dianalisis bersama kapasitas produksi lokal dan arus distribusi dari wilayah lain. Posisi Deli Serdang dalam kawasan Medan–Binjai–Deli Serdang–Karo juga menjadikan kelancaran distribusi sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan harga.

“Pengendalian inflasi pangan perlu dilakukan sejak dini dengan melihat hubungan antara produksi, kebutuhan konsumsi, ketersediaan stok, dan distribusi. Kita tidak cukup hanya merespons ketika harga sudah meningkat. Dengan data yang terintegrasi, potensi kekurangan pasokan dapat diidentifikasi lebih awal sehingga pemerintah daerah memiliki waktu untuk menyiapkan langkah antisipasi,” jelas Dr. Rulianda.





Kajian tersebut mencakup delapan komoditas pangan strategis, yakni beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng. Setiap komoditas memiliki karakteristik produksi, pola konsumsi, dan tantangan distribusi yang berbeda sehingga memerlukan analisis tersendiri.

Hasil perhitungan awal dalam kajian menunjukkan bahwa rasio produksi terhadap kebutuhan beras di Kabupaten Deli Serdang berada pada kisaran indikatif 82,5–103,1 persen. Sementara itu, produksi bawang merah lokal diperkirakan hanya memenuhi sekitar 4,8–7,2 persen dari kebutuhan indikatif. Angka tersebut menjadi gambaran awal untuk mengidentifikasi komoditas yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, dengan tetap mempertimbangkan validasi data produksi, konsumsi, dan pasokan antardaerah.

“Setiap komoditas memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, kita perlu mengetahui komoditas mana yang berisiko mengalami kekurangan pasokan, faktor apa yang memengaruhi pergerakan harganya, dan kapan intervensi perlu dilakukan. Hasil analisis ini diharapkan membantu pemerintah menentukan prioritas penanganan berdasarkan kondisi dan tingkat risiko masing-masing komoditas,” tambahnya.

Untuk mendukung langkah antisipatif tersebut, kajian ini merencanakan pengembangan Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini yang dapat memproyeksikan risiko harga dalam rentang satu hingga tiga bulan ke depan. Sistem ini akan memantau lima indikator utama, yaitu kesenjangan pasokan, anomali harga, volatilitas harga, proyeksi tekanan harga, dan gangguan distribusi. Berdasarkan indikator tersebut, risiko akan dikelompokkan ke dalam status hijau, kuning, dan merah sebagai dasar penentuan respons pemerintah daerah.

Analisis juga direncanakan menggunakan metode Autoregressive Distributed Lag (ARDL) atau Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) untuk mengkaji hubungan dinamis antara pasokan dan harga, serta Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Variables (SARIMAX) untuk membantu proyeksi harga. Hasil analisis akan disajikan melalui dasbor pemantauan dan lembar kerja interaktif agar informasi lebih mudah digunakan dalam proses pengambilan keputusan.





Pemaparan tersebut dilanjutkan dengan pembahasan bersama Bappedalitbang Kabupaten Deli Serdang, Badan Pusat Statistik (BPS), Perum BULOG, serta OPD terkait, termasuk instansi yang menangani kelautan dan ketahanan pangan, peternakan, serta hortikultura. Diskusi diarahkan pada penguatan data lintas sektor dan penyelarasan hasil analisis dengan kebutuhan kebijakan daerah.

Melalui kajian yang direncanakan berlangsung selama 60 hari ini, pendekatan berbasis data diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menyusun langkah pengendalian inflasi yang lebih terarah, mulai dari pemantauan produksi dan stok hingga penguatan distribusi serta penanganan komoditas yang berisiko mengalami tekanan harga.

Penerapan model pengendalian inflasi pangan ini selaras dengan SDG 2 (Tanpa Kelaparan) melalui upaya menjaga ketersediaan dan akses pangan, SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) melalui penguatan efisiensi produksi dan distribusi, serta SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) melalui upaya menjaga daya beli masyarakat. Dengan dukungan analisis ilmiah dan koordinasi lintas sektor, kajian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi kebijakan pangan yang lebih tanggap terhadap risiko dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.