06 Juni 2022
Anonymous Writer
Masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng muncul sejak akhir tahun 2021. Kendati pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasinya, hingga Maret 2022 kelangkaan minyak goreng masih tetap ditemukan. Ada kebijakan pemerintah yang mendorong kelangkaan namun menguntungkan korporasi sawit. Sejak permasalahan minyak goreng muncul, pemerintah sedikitnya telah mengeluarkan tiga kebijakan dalam waktu berdekatan. Kebijakan tersebut antara lain mengatur subsidi minyak goreng menggunakan dana perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Sawit, dan Domestic Market Obligation (DMO) atau kewajiban perusahaan untuk memasok produksi bagi pasar dalam negeri. Seluruhnya diatur melalui Peraturan Menteri Perdagangan.
Kementerian Perdagangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara bersinergi dengan pelaku usaha minyak goreng meluncurkan Program Migor Rakyat pada hari 17 Mei 2022. Program ini bertujuan agar penjualan minyak goreng curah dengan harga Rp14.000/liter dapat tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat berpendapatan rendah. “Program ini merupakan bentuk kepedulian pengusaha migor untuk rakyat. Sepenuhnya dijalankan melalui proses bisnis antara distributor minyak goreng dengan para pengecer atau pelaku usaha kecil.
Program Migor Rakyat menekankan pada transaksi eceran langsung kepada penerima manfaat, yaitu kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Implementasi dilaksanakan oleh pelaku usaha minyak goreng menggunakan teknologi aplikasi digital untuk memastikan penjualan migor curah Rp14.000/liter tepat sasaran. Para pengecer akan melakukan penjualan kepada masyarakat sebanyak 1 atau 2 liter per hari berbasis kartu identitas atau KTP. “Daftar lokasi penjualan (titik jual) Program Migor Rakyat yang menggunakan platform Gurih Indomarko dan Warung Pangan IDFood dapat diakses oleh siapa saja. Saat ini sudah ada 1200 lokasi yang tersebar di lima provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi Utara.
Hal ini sangat relevan dengan bidang studi agribisnis terutama dalam bidang supply chain management. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran lengkap yang diperoleh langsung dari para pelakunya, Program Studi Agribisnis melakukan kuliah umum tidak hanya bagi mahasiswa tetapi juga bagi dosen-dosen. Kuliah umum ini diselenggarakan dengan bekerja sama dengan Program Studi S-1 Agribisnis dan S-2 Data Science dan Artificial Intelligence yang sangat berkaitan erat dengan teknologi digital. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh CSSPO, AAI, dan PP PERHEPI.
Fakultas Pertanian USU dan Fakultas Teknik USU Jalin Kerja Sama dengan PTPN IV untuk Hilirisasi Hasil Penelitian
BeritaDekan FP USU Jadi Narasumber Bimtek Reforma Agraria, Dorong Pemberdayaan Tanah untuk Kesejahteraan Masyarakat
BeritaFP USU Jajaki Kerja Sama Internasional dengan Peking University dan Yagasu untuk Penguatan Riset Lingkungan dan Ekonomi Biru
