Dekan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (FP USU), Dr. Rulianda Purnomo Wibowo, S.P., M.Ec., menjadi narasumber dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Early Warning System (EWS) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia Pematangsiantar pada Selasa, 7 Juli 2026, di Gedung Bank Indonesia, Jalan H. Adam Malik, Pematangsiantar.

Kegiatan tersebut membahas perumusan rencana aksi jangka pendek dan menengah dalam pembangunan sistem peringatan dini pengendalian inflasi. Pada sesi ketahanan pangan dan pertanian, Dr. Rulianda menyampaikan materi berjudul “Commodity Price Early Warning System (CPEWS): Instrumen Ketahanan Pangan dan Pengendalian Inflasi di Indonesia.”

Dalam paparannya, Dr. Rulianda menjelaskan bahwa stabilitas harga komoditas pangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah produksi dan permintaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan iklim, ketersediaan stok, kondisi distribusi, biaya logistik, nilai tukar, serta pergerakan harga internasional. Kompleksitas tersebut menyebabkan pengendalian inflasi pangan tidak cukup dilakukan setelah harga meningkat, tetapi perlu didukung oleh sistem yang mampu membaca risiko sejak awal.

CPEWS diperkenalkan sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan yang mengintegrasikan data harga harian, produksi, luas tanam dan panen, stok pangan, distribusi, cuaca, iklim, nilai tukar, harga internasional, serta konsumsi masyarakat. Data tersebut kemudian diolah melalui model ekonometrika, machine learning, analisis spasial berbasis sistem informasi geografis, dan Dynamic Inflation Risk Index untuk menghasilkan prediksi harga, peringatan dini, serta rekomendasi kebijakan.

Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat beralih dari kebijakan yang cenderung reaktif menuju kebijakan yang lebih prediktif dan preventif. Pemerintah daerah tidak harus menunggu terjadinya lonjakan harga untuk melakukan intervensi, tetapi dapat lebih awal mengidentifikasi potensi kekurangan pasokan, gangguan distribusi, maupun peningkatan permintaan pada periode tertentu.

Kemampuan mendeteksi risiko secara dini juga memperkuat upaya menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Hal ini selaras dengan SDG 2: Tanpa Kelaparan, karena stabilitas pasokan dan harga pangan merupakan bagian penting dalam memastikan masyarakat, terutama kelompok rentan, tetap memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi.

Dashboard CPEWS dirancang untuk menampilkan perkembangan harga komoditas, kondisi produksi dan stok, distribusi, serta tekanan inflasi terkini. Sistem ini juga dapat menghasilkan prediksi harga untuk tujuh dan tiga puluh hari ke depan, disertai indikator risiko mulai dari status normal, waspada, siaga, hingga darurat. Hasil analisis tersebut dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan operasi pasar, pelepasan cadangan pangan, penguatan distribusi, maupun dukungan terhadap produksi.

Dr. Rulianda turut menekankan pentingnya integrasi data dan koordinasi antarlembaga. Implementasi CPEWS membutuhkan keterlibatan pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, BULOG, Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian, BMKG, serta lembaga terkait lainnya. Integrasi tersebut diperlukan agar informasi yang sebelumnya tersebar pada berbagai instansi dapat dihimpun dan digunakan sebagai dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kolaborasi tersebut selaras dengan SDG 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, karena pembangunan sistem peringatan dini pangan dan inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, perguruan tinggi, dan penyedia data menjadi fondasi penting dalam membangun sistem yang terintegrasi dan berkelanjutan.

CPEWS juga mendukung strategi pengendalian inflasi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Sistem peringatan dini memungkinkan pemerintah mendeteksi kenaikan harga sebelum berdampak luas, memantau potensi kekurangan pasokan, mengidentifikasi hambatan logistik, serta menyediakan informasi yang transparan bagi pemerintah, Bank Indonesia, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam merespons risiko pangan dan inflasi secara lebih adaptif turut selaras dengan SDG 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan. Kota yang tangguh tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kemampuannya menjaga ketersediaan kebutuhan dasar, mengelola risiko, serta melindungi daya beli masyarakat ketika terjadi tekanan harga.

Dalam jangka menengah, pengembangan CPEWS diarahkan menuju sistem peringatan dini yang lebih cerdas melalui integrasi kecerdasan buatan, machine learning, penginderaan jauh, data BMKG, perangkat Internet of Things, dan analisis spasial. Sistem tersebut diharapkan mampu mengidentifikasi wilayah rawan inflasi dan gangguan distribusi sekaligus menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan oleh pemerintah dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah.

Melalui keterlibatan ini, FP USU menegaskan kontribusinya dalam mendukung penguatan ketahanan pangan dan pengendalian inflasi berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan data. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat mendorong terbentuknya kebijakan pangan yang lebih antisipatif, adaptif, dan berdampak langsung terhadap stabilitas harga serta kesejahteraan masyarakat.